Aksi unjuk rasa yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Situbondo, nyaris diwarnai kericuhan, Kamis (22/9). Puluhan mahasiswa terlibat adu dorong dengan polisi dan Satpol PP, saat hendak memasuki kantor pemkab Situbondo.
Seorang mahasiswa bahkan sempat diamankan. Beruntung, sebelum situasi bertambah panas, Bupati Dadang Wigiarto mempersilahkan para mahasiswa masuk untuk berdialog.
Memang, aksi unjuk rasa PMII itu di antaranya untuk menyoroti setahun pemerintahan Bupati Dadang Wigiarto dan Wakil Bupati Rachmad. Tak heran, jika sasaran utamanya adalah kantor pemkab, di Jalan Ahmad Yani, di Situbondo. Sembari mengacung-acungkan aneka poster bernada kecaman, di tempat ini massa PMII juga berorasi. “Setahun pemerintahan Bupati Dadang masih jalan di tempat. Rakyat semakin melarat,” teriak Lukman, salah satu orator PMII.
Situasi mulai memanas, saat para mahasiswa meminta Bupati Dadang keluar untuk menemui mereka. Namun, keinginan para mahasiswa itu tidak terpenuhi. Saat itulah, para mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor. Polisi dan Satpol PP yang berjaga pun langsung siaga, hingga terjadi saling dorong dengan para mahasiswa. Seorang mahasiswa bernama Rozi bahkan sempat diamankan. Namun, tak lama mahasiswa STKIP PGRI Situbondo itu dilepas kembali. “Kami mahasiswa, pak. Datang ke sini bukan untuk membuat rusuh, tetapi ingin menyumbang pemikiran untuk kemajuan Situbondo ke depan,” timpal Herdi, orator lainnya.
Kericuhan akhirnya reda, setelah Bupati Dadang Wigiarto dan Wabup Rachmad bersedia menemui mahasiswa. Selama berdialig, ada beberapa tuntutan yang disampaikan massa PMII. Antara lain, mulai soal pelayanan publik yang masih kerap diwarnai pungutan liar (pungli), masalah peningkatan ekonomi yang dianggap masih rendah, hingga tentang birokrasi yang dinilai masih banyak terjadi tumpang tindih jabatan, dan sebagainya.
Menanggapi itu, Bupati Dadang Wigiarto mengatakan, selama ini birokrasi memang paling empuk menjadi sasaran kritik. Padahal, kata dia, setahun ini pihaknya sudah banyak melakukan upaya perbaikan keadaan. Termasuk, soal pelayanan publik, peningkatan ekonomi, hingga masalah birokrasi. “Masalah pungli misalnya, kami tidak tinggal diam. Kami terus melakukan penguatan BKD, untuk penanganan serius masalah pungli,” tegasnya di depan para mahasiswa.
Upaya keras juga dilakukan dalam hal peningkatan ekonomi. Menurut Bupati Dadang, pihaknya terus melakukan upaya untuk memeratakan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya ke desa-desa terpencil. Pemerataan pembangunan juga terus ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan ruang lebar berbagai pihak untuk memberi masukan saat musrenbang. “Jika PMII memiliki konsep-konsep, tentu saja bisa ambil bagian. Kami siap kapan pun untuk berdialog,” tegas Bupati Dadang.
Tak hanya pemkab Situbondo. Massa PMII juga menyoroti dua tahun kinerja DPRD Situbondo. Karena itu, usai dari pemkab massa PMII langsung long march ke kantor DPRD Situbondo. Di tempat ini, para mahasiswa kembali menggelar orasi. Sayang, keinginan mahasiswa bertemu Ketua DPRD Situbondo Zeiniye tidak kesampaian. Sebab, disebut-sebut Zeiniye sedang dinas keluar kota. “Setiap kali PMII ke DPRD, ibu ketua selalu tidak ada. Benar-benar ada tugas dinas, atau bersembunyi,” teriak seorang mahasiswa dengan nada kesal.
Tak lama berselang, empat anggota dewan langsung menemui para demontran di depan kantor. Antara lain, Firdaus (FKNU); Syaiful Bahri (FKB); Rudy Afianto (FPDIP); dan Hasanah Thahir (FPPP). Sedikitnya, ada empat tuntutan yang disampaikan. Antara lain, PMII meminta DPRD memaksimalkan hasil kunjungan kerja yang sudah dilakukan; membersihkan kebobrokan anggaran eksekutif yang dipengaruhi pihak legislatif karena terindikasi adanya tawar menawar proyek.
“DPRD juga harus sinergi dalam perencanaan pembangunan dengan pemkab. Selain itu, pengawalan terhadap Perda juga harus lebih optimal,” tegas Herdi, salah satu aktifis PMII Situbondo
Memang, aksi unjuk rasa PMII itu di antaranya untuk menyoroti setahun pemerintahan Bupati Dadang Wigiarto dan Wakil Bupati Rachmad. Tak heran, jika sasaran utamanya adalah kantor pemkab, di Jalan Ahmad Yani, di Situbondo. Sembari mengacung-acungkan aneka poster bernada kecaman, di tempat ini massa PMII juga berorasi. “Setahun pemerintahan Bupati Dadang masih jalan di tempat. Rakyat semakin melarat,” teriak Lukman, salah satu orator PMII.
Situasi mulai memanas, saat para mahasiswa meminta Bupati Dadang keluar untuk menemui mereka. Namun, keinginan para mahasiswa itu tidak terpenuhi. Saat itulah, para mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor. Polisi dan Satpol PP yang berjaga pun langsung siaga, hingga terjadi saling dorong dengan para mahasiswa. Seorang mahasiswa bernama Rozi bahkan sempat diamankan. Namun, tak lama mahasiswa STKIP PGRI Situbondo itu dilepas kembali. “Kami mahasiswa, pak. Datang ke sini bukan untuk membuat rusuh, tetapi ingin menyumbang pemikiran untuk kemajuan Situbondo ke depan,” timpal Herdi, orator lainnya.
Kericuhan akhirnya reda, setelah Bupati Dadang Wigiarto dan Wabup Rachmad bersedia menemui mahasiswa. Selama berdialig, ada beberapa tuntutan yang disampaikan massa PMII. Antara lain, mulai soal pelayanan publik yang masih kerap diwarnai pungutan liar (pungli), masalah peningkatan ekonomi yang dianggap masih rendah, hingga tentang birokrasi yang dinilai masih banyak terjadi tumpang tindih jabatan, dan sebagainya.
Menanggapi itu, Bupati Dadang Wigiarto mengatakan, selama ini birokrasi memang paling empuk menjadi sasaran kritik. Padahal, kata dia, setahun ini pihaknya sudah banyak melakukan upaya perbaikan keadaan. Termasuk, soal pelayanan publik, peningkatan ekonomi, hingga masalah birokrasi. “Masalah pungli misalnya, kami tidak tinggal diam. Kami terus melakukan penguatan BKD, untuk penanganan serius masalah pungli,” tegasnya di depan para mahasiswa.
Upaya keras juga dilakukan dalam hal peningkatan ekonomi. Menurut Bupati Dadang, pihaknya terus melakukan upaya untuk memeratakan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya ke desa-desa terpencil. Pemerataan pembangunan juga terus ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan ruang lebar berbagai pihak untuk memberi masukan saat musrenbang. “Jika PMII memiliki konsep-konsep, tentu saja bisa ambil bagian. Kami siap kapan pun untuk berdialog,” tegas Bupati Dadang.
Tak hanya pemkab Situbondo. Massa PMII juga menyoroti dua tahun kinerja DPRD Situbondo. Karena itu, usai dari pemkab massa PMII langsung long march ke kantor DPRD Situbondo. Di tempat ini, para mahasiswa kembali menggelar orasi. Sayang, keinginan mahasiswa bertemu Ketua DPRD Situbondo Zeiniye tidak kesampaian. Sebab, disebut-sebut Zeiniye sedang dinas keluar kota. “Setiap kali PMII ke DPRD, ibu ketua selalu tidak ada. Benar-benar ada tugas dinas, atau bersembunyi,” teriak seorang mahasiswa dengan nada kesal.
Tak lama berselang, empat anggota dewan langsung menemui para demontran di depan kantor. Antara lain, Firdaus (FKNU); Syaiful Bahri (FKB); Rudy Afianto (FPDIP); dan Hasanah Thahir (FPPP). Sedikitnya, ada empat tuntutan yang disampaikan. Antara lain, PMII meminta DPRD memaksimalkan hasil kunjungan kerja yang sudah dilakukan; membersihkan kebobrokan anggaran eksekutif yang dipengaruhi pihak legislatif karena terindikasi adanya tawar menawar proyek.
“DPRD juga harus sinergi dalam perencanaan pembangunan dengan pemkab. Selain itu, pengawalan terhadap Perda juga harus lebih optimal,” tegas Herdi, salah satu aktifis PMII Situbondo
