BPK SOROTI DANA HIBAH PEMKAB JEMBER

Sittubondo Edukasi News


Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap hasil audit APBD Jember 2010. Ini berarti untuk kedua kalinya Jember memperoleh opini ini, setelah APBD 2009.

Hal ini dikemukakan Penjabat Bupati Jember Zarkasi, Kamis (30/6/2011). "Catatannya banyak. Salah satunya adalah masalah hibah dan dana bantuan sosial," katanya.

Materi hasil audit BPK ini kini berada di tangan Inspektorat. Zarkasi minta Inspektorat memberikan resume mengenai hal-hal yang diperhatikan khusus oleh BPK, sehingga tidak terulang lagi pada pelaksanaan APBD 2011.

Namun secara umum, menurut Zarkasi, problem utama dana hibah dan bantuan sosial adalah soal ketepatan waktu pertanggungjawaban. Pihak penerima biasanya terlambat dalam memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana itu. "Mungkin pada saat ini dinilai BPK ada beberapalembaga penerima belum memasukkan laporan pertanggungjawaban. Kita lalu susulkan mungkin sudah dianggap lewat," katanya.

Zarkasi menampik anggapan bahwa dana bansos dan hibah rawan penyimpangan. Menurutnya, semua pendanaan rawan penyimpangan. Namun itu bisa diantisipasi dengan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana mekanisme yang ada.

"Minimal (dalam pengajuan dan pertanggungjawaban) yang harus ada bentuk kegiatan.Sebelum mereka mendapat hibah mereka harus mengajukan proposal. Kemudian itu diverifikasi oleh skpd terkait," kata Zarkasi