Ratusan Guru Honorer K2 di Situbondo "Apel" di Depan Pagar Gedung DPRD, Pertanyakan Nasib

Honorer K2 yang tak bisa ikut tes CPNS kali ini mempertanyakan nasib mereka.

Mereka apel yang dikoordinir Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) itu, dan ditemui langsung oleh Ketua DPRD, Zainiye, serta Ketua Komisi IV DPRD, Rudi Afiyanto, Kamis (7/11).
Ratusan honorer tersebut mempertanyakan nasib mereka, setelah tak bisa mengikuti tes CPNS. Padahal mereka sudah cukup lama mengabdikan diri menjadi guru
tanpa bayaran yang tak  layak.
Mereka mendukung Badan Kepegawaian Nasional, agar melakukan verifikasi
ulang terhadap honorer K2, terutama mereka yang telah mengikuti tes CPNS.
Sebagai bentuk dukungan, para honorer ini melakukan tandatangan
massal di atas selembar kain berwarna putih yang berukuran 5 meter.
Ketua DPRD Situbondo, Zainiye mengatakan, "Dalam waktu dekat kami akan menemui kembali Badan Kepegawaian Nasional, BKN, untuk mempertanyakan sisa honorer K2 di Situbondo. Selain itu, Kami juga akan mempertanyakan nasib honorer yang tak lulus jadi CPNS
meski mereka sudah mengikuti tes," ujarnya, Kamis (7/11).
Menurut Zainiye, pihaknya memang perlu menanyakan langsung ke BKN lagi, sebab Pemerintah daerah tidak lagi diberi kewenangan dalam  melakukan rekrutmen CPNS sendiri. 
Yang menarik, Zainiye juga mengaku bahwa DPRD akan
membuat Panitia Khusus,  terkait carut marutnya honorer K2 di Situbondo. .
Dengan Pansus tersebut, menurut politisi PPP tersebut, akan diketahui permasalahan kisruh K2, karena bisa jadi ada main mata dalam penentuan honorer K2 yang bisa mengikuti tes. Sebab, lanjut Zainiye, berdasarkan
keterangan BKN, bahwa BKN ternyata tidak pernah
melakukan verifikasi kembali honorer yang diajukan oleh daerah.
Kenyata ini tentu berbanding terbalik dengan keterangan BKD, yang
selalu berlindung di bawah BKN. BKD mengaku bahwa semua kebijakan
honorer K2 sepenuhnya ditentukan oleh BKN.