Ratusan Honorer K 2 Protes Tak Bisa Ikut Tes CPNS, Nglurug DPRD Situbondo

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, (CPNS) melalui tenaga honorer kategori dua atau  K 2, menuai protes. Ratusan tenaga honorer ngeluruk kantor DPRD Situbondo, pagi kemarin, Jumat (25/10). .

          Mereka mengeluhkan carut marutnya penentuan honorer yang akan mengikuti tes CPNS. Pasalnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkesan sembunyi-sembunyi dalam menentukan honorer yang akan mengambil nomor tes.

          Selain mengeluhkan BKD yang dinilai tak transparan, ratusan honorer ini juga mempertanyakan alasan dirinya tak masuk daftar mengikuti tes CPNS.  Mereka menengarai adanya praktek nepotisme, karena banyak honorer yang masa kerjanya sejak dari tahun 2006 boleh mengikuti tes CPNS. Sebaliknya ada tenaga honorer yang menjadi guru sejak tahun 2003  dan 2004, malah tidak masuk daftar.

Selama di kantor DPRD, ratusan tenaga honorer yang rata-rata guru dari SD hingga SLTA itu, ditemui langsung Ketua Komisi I DPRD Situbondo, serta sejumlah unsur pimpinan DPRD.

Ketua Wilayah Front Pembela Honorer Indonesia, Irwan Rakhday, menyesalkan amburadulnya penetuan formasi rekrutmen honorer K 2, yang akan mengikuti tes CPNS. Menurut Irwan, Pemerintah telah mengingkari janjinya sendiri, karena melalui PP nomor 56 tahun 2012, Pemerintah berjanji akan menuntaskan tenaga honorer K 2 hingga tahun 2014 mendatang.

Faktanya Kata Irwan, tidak semua honorer bisa mengikuti tes CPNS. Bahkan standart verifikasinya juga tidak jelas, karena masih banyak honorer yang masa kerjanya lebih lama namun tidak masuk daftar.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Syaiful Bahri, mengaku akan meminta pertanggungjawaban BKD, terkait kisruh rekrutmen CPNS  melalui honorer K2 ini.

Menurut Syaiful, selain banyak tenaga honorer tak bisa mengikuti tes CPNS, dirinya juga menerima laporan, adanya sejumlah nama honorer tercantum di salah satu sekolah dasar, padahal yang bersangkutan tak pernah menjadi tenaga honorer di sekolah tersebut.

Syaiful menambahkan, Selain akan memanggil BKD, DPRD juga akan melibatkan Dinas Pendidikan, serta perwakilan tenaga honorer, senain depan. Syaiful berharap, BKD dan Dinas Pendidikan bisa memberikan solusi, bagi honorer yang tak bisa ikut tes CPNS tahun ini. (ans/har)