Pada saat ini Situbondo sedang gencar-gencarnya memerangi narkoba dan
sex bebas yang banyak dilakukan oleh berbagai kalangan usia, yang banyak
dilatar belakangi karena berbagai hal yang antara lain pergaulan bebas dan
himpitan ekonomi. Dalam upaya pemberdayaan wanita, Fatayat NU bekerja sama
dengan BKKBN mengadakan kegiatan ini mengingat di Kabupaten Situbondo penderita
HIV AIDS kurang lebih sudah pada angka diatas 100 orang dan angka ini
menunjukkan kenaikan grafik dari jumlah penderita HIV AIDS pada tahun-tahun
sebelumnya. Ungkap ketua panitia Jazilah Fauzan, S.Pd.I dalam acara Seminar Penanggulangan Dampak Narkoba, HIV AIDS Serta Kesehatan,
Reproduksi Wanita pada Rabu
(24/4) di RS Titian Medical Centre (TMC) Desa Bletok Kecamatan Bungatan yang
dihadiri oleh Ketua DPRD, BKKBN, Dinkes,
perwakilan Muspika, TNI, POLRI dan kurang lebih 200 anggota Fatayat NU Wilayah
Barat. Pada sela-sela acara , Mamluatul
HS atau biasa disapa Mbak Luki,
menyampaikan bahwa nara sumber pada acara seminar ini dari Dinkes, BNN Kabupaten
dan BKKBN Propinsi.
Mayoritas para PSK tersebut, bukan orang Situbondo tapi dari luar daerah dan kabupaten. Untuk itu, melalui Fatayat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BKKBN dan yang terkait dapat melakukan langkah preventif mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan melalui seminar penanggulangan dampak Narkoba, HIV AIDS serta Kesehatan, Reproduksi wanita sebagaimana yang disampaikan dalam sambutan sekaligus pembukaan acara seminar oleh Ketua DPRD, Zainiya.(ans)
Sedangkan Fauzi Rahmat, Dirut TMC
menyampaikan kalau wanita itu jangan didiskriminasi dan kepada ibu-ibu agar
terus belajar, gemar membaca dan berkarya. Sehingga tidak dibodohi dan
benar-benar tercipta pemberdayaan wanita. Peranan swasta juga sangat penting
dalam peran serta pembangunan, untuk itu system birokrasi di Kabupaten
Situbondo perlu banyak diperbaiki seperti halnya pada waktu saya melakukan
proses perizinan dalam mendirikan Rumah Sakit TMC, begitu lama dan sulit,
ungkap Fauzi Rahmat.
“Dengan berbagai kejadian yang juga sedang
menghadapi reses, pada tahun yang lalu berdasar Perda nomor 2 tahun 2004
tentang Prostitusi, DPRD bersama pemerintah terkait sudah turun ke
tempat-tempat prostitusi dari mulai wilayah Barat sampai Timur dan secara resmi
tempat-tempat prostitusi tersebut sudah ditutup. Akan tetapi secara normative,
praktek prostitusi tetap berjalan dan tambah ramai pengunjungnya dan tarif PSK
tersebut variatif," ujar Ketua DPRD Situbondo, Kamis (25/4).Mayoritas para PSK tersebut, bukan orang Situbondo tapi dari luar daerah dan kabupaten. Untuk itu, melalui Fatayat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BKKBN dan yang terkait dapat melakukan langkah preventif mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan melalui seminar penanggulangan dampak Narkoba, HIV AIDS serta Kesehatan, Reproduksi wanita sebagaimana yang disampaikan dalam sambutan sekaligus pembukaan acara seminar oleh Ketua DPRD, Zainiya.(ans)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !