Unjuk rasa di Lufeng menyebabkan 12 polisi luka dan enam polisi dibakar.
Kerusuhan dilaporkan marak di di Lufeng, provinsi Guangdong, mengakibatkan beberapa polisi luka dan sejumlah gedung pemerintah rusak.
Pihak berwenang mengatakan kerusuhan yang berlangsung selama dua hari itu karena unjuk rasa atas penjualan tanah.
Para pengunjuk rasa marah karena menganggap pejabat partai setempat menjual tanah pertanian mereka ke pihak pembangun, seperti dilaporkan wartawan BBC Michael Bristow dari Beijing.Mereka antara lain merusak kantor Partai Komunis, kantor polisi dan sebuah kawasan industri.
Gambar-gambar di internet memperlihatkan warga berpawai keliling kampung dengan spanduk bertuliskan 'Kembalikan tanah pertanian nenek moyangku.'
Sering terjadi
Namun pihak berwenang mengatakan hanya ratusan orang yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut."ak berwenang Cina
Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan masalah tanah memang menjadi pemicu namun kabar burung tentang seorang polisi yang menewaskan seorang anak yang mengobarkan kemarahan.
"Pada tanggal 22 September sekitar pukul satu siang, beberapa warga kampung yang memiliki motif tersembunyi menyebarkan kabar burung tentang seorang polisi yang membunuh seorang anak sehingga memicu sejumlah warga untuk menyerbu pos polisi perbatasan," tulis pernyataan tersebut.
Pemerintah lokal mengatakan 12 aparat polisi terluka, dan enam mobil polisi dibakar. Harian South China Morning Post melaporkan sejumlah pengunjuk rasa juga terluka.
Belakangan kerusuhan dan unjuk rasa merupakan hal yang sering terjadi di Cina dan bisa mencapai sampai ratusan insiden setiap pekannya.
Walau sebagian besar pada skala kecil dan bersifat lokal, namun menjadi salah satu masalah yang mengganggu.
Umumnya unjuk rasa menyangkut soal konflik tanah: penduduk marah karena pejabat setempat menjual tanah pertanian kepada para pembangun sementara para petani tidak mendapat ganti rugi yang memadai.
Awal tahun ini, dalam pidato pembukaan Kongres Rakyat Nasional Cina, Perdana Menteri Wen Jiabao memperingatkan untuk menjamin stabilitas sosial maka harus ditempuh penanganan korupsi dan ketimpangan ekonomi.
